Unjuk Rasa Massal Wartawan Serta Organisasi PPDI dan AWI di Tulang Bawang, Tuntut Transparansi Anggaran Dinas Kominfo

Bimanusantara.id - Tulang Bawang, Lampung, Ratusan wartawan lokal di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, menggelar unjuk rasa besar-besaran. Mereka bergabung dengan dua organisasi, yaitu PPDI (Persatuan Pewarta Data Indonesia) dan AWI (Aliansi Wartawan Independen), untuk mengecam pemerintah dan menuntut transparansi dalam penggunaan anggaran oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh kontroversi terkait alokasi anggaran publikasi/advertorial di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) murni senilai Rp. 6.600.000.000 yang diberikan kepada berbagai media. Menurut keterangan Kadis Kominfo, anggaran ini merupakan bagian dari utang kepala dinas sebelumnya yang telah ditemukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Aksi Unjuk Rasa Massal Wartawan dan Organisasi PPDI dan AWI di Tulang Bawang

Para wartawan meluncurkan konvoi kendaraan dari Gunung Tangga Raja menuju Pemerintah Kabupaten dan Gedung DPRD Tulang Bawang. Mereka menggunakan tiga unit kendaraan roda 4 serta belasan motor, dengan pengawalan dari pihak kepolisian Polres Tulang Bawang.

Dalam orasi yang disampaikan oleh koordinator aksi, Eliyantoni, yang juga merupakan ketua LSM Trinusa, terdapat beberapa tuntutan utama dari rekan-rekan media. Mereka mendesak Dinas Kominfo untuk secara terperinci mengungkap anggaran publikasi/advertorial bagi semua media yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, mereka juga meminta agar wartawan lokal diberdayakan dan dirangkul oleh Dinas Kominfo.

Wartawan konvoi kendaraan dari Gunung Tangga Raja menuju Pemerintah Kabupaten dan Gedung DPRD Tulang Bawang

Aksi ini menuntut kepada Penjabat (Pj.) Bupati Tulang Bawang, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk memberikan prioritas kepada media Pribumi dan menjalankan transparansi dalam alokasi anggaran publikasi advertorial.

Pj. Bupati Tulang Bawang diingatkan sebagai pejabat yang berkewajiban menjalankan peraturan dan undang-undang serta bertanggung jawab atas keterbukaan publik terkait penggunaan dana yang ditujukan untuk kerja sama media di daerah Tulang Bawang.

Selain tuntutan-tuntutan di atas, aksi ini juga mengusulkan langkah-langkah konkret, termasuk:

1. Mendesak Pj. Bupati untuk memerintahkan para kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Tulang Bawang, terutama di Dinas Kominfo, untuk mengedepankan hak otonomi daerah dalam mendukung media lokal tanpa manipulasi.
2. Mengecam tindakan oknum pejabat Dinas Kominfo yang diduga melakukan manipulasi dana publikasi yang seharusnya diperuntukkan bagi awak media.
3. Meminta Pj. Bupati untuk memerintahkan Dinas Kominfo untuk melakukan pendataan kepala biro media yang berdomisili tetap di Tulang Bawang.
4. Meminta Pj. Bupati untuk mengumumkan jumlah media yang bekerja sama dengan Dinas Kominfo dan menjelaskan penggunaan dana publikasi di APBD murni serta APBD perubahan.
5. Mendesak Pj. Bupati untuk menjelaskan penggunaan dana publikasi senilai Rp. 6.600.000.000 dari APBD murni dan kemana dana tambahan sebesar Rp. 1,6 miliar di APBD perubahan dialokasikan.
6. Bersatu untuk melakukan boikot terhadap media nasional yang menggunakan dana publikasi di Tulang Bawang.
7. Ancaman melakukan langkah administratif dan hukum jika Pj. Bupati atau Kepala Dinas Kominfo tidak memberikan informasi terbuka tentang seluruh dana publikasi.

Dalam menjalankan tugasnya, awak media Tulang Bawang berpegang teguh pada fungsi pers yang adalah menyuarakan kebenaran dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Mereka juga merupakan bagian penting dalam membangun dan memajukan Kabupaten Tulang Bawang. Oleh karena itu, mereka mendesak Pj. Bupati untuk tidak mengabaikan organisasi pers yang baru terbentuk dan memperkuat persatuan antara ketua dan pengurus organisasi pers di Tulang Bawang demi kemajuan daerah ke depan.(her/red)